Aplikasi SIPP

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Aplikasi SIPP

SIWAS

"Whistleblowing System""adalah aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya." Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI menghargai informasi yang Anda laporkan karena Fokus kami adalah materi informasi yang Anda Laporkan.
SIWAS

banner1 smallbanner2 smallbanner3 smallbanner5

Jadwal Sidang

Pengadilan Agama Banjarmasin memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak yang sedang berperkara..

Lebih Lanjut

Penelusuran Perkara

Sampai sejauh mana perkara anda ditangani di Pengadilan Agama Banjarmasin. Silahkan anda telusuri informasinya melaui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Melalui SIPP, anda akan mengetahui tahapan, status, biaya dan riwayat perkara.

Lebih Lanjut


Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin

Feed not found.

Sejarah Pengadilan

Berdasarkan stbl 1937 nomor 638 dan 639 pemerintah kolonial mengatur jabatan qadhi yang efektif berlaku 1 Januari 1938 dan kemudian membentuk Kerapatan Qadhi itu ada di Banjarmasin, Marabahan, Martapura, Pelaihari, Rantau, Kandangan, Negara, Barabai, Amuntai dan Tanjung.  Kemudian sultan Tahmidullah II bin Sultan Tamjidillah mengangkat mufti, mufti pertama yang diangkat sultan di kerajaan Banjar adalah Muhammad As’ad, cucu M. Arsyad al Banjari melalui anak perempuan beliau yang beranama Fatimah. (abu Daudi, 2003: 87 dan 100). Jabatan qadhi juga diangkat pada masa Sultan Tahmidullah II, tercatat H. Abu Su’ud bin M. Arsyad al Banjari sebagai qadhi pertama. Jabatan qadhi kedua dipegang H. Abu Na’im bin M. Arsyad al Banjari dan yang keenam di jabat H. M. Said Jazuli Namban. (Abu Daudi, 2003: 87, 157 dan 180).

Tidak terdapat catatan secara runut tentang pejabat qadhi namun menurut nara sumber H. M. Irsyad Zein, jabatan qadhi tidak pernah terhenti walaupun kerajaan Banjar sudah tidak ada lagi. (Irsyad Zein wawancara 27 April 2007). Hal ini dapat kita lihat dari dua puluh delapan nama yang pernah menjabat qadhi dari keturunan M. Arsyad al Banjari. Qadhi H. Abdus Samad bin Mufti H. Jamaluddin yang lahir pada 12 Agustus 1822 dan meninggal 22 Juni 1899 misalnya, dua orang anaknya menjadi qadhi yaitu Qadhi H. Abu Thalhah dan Qadhi H. Muhammad Jafri (Abu Daudi, 2003, hal 344). Kedua anak Qadhi H. Abdus Samad ini mulai berkiprah sebagai Qadhi diperkirakan di akhir tahun 1800 an dan diteruskan pada awal tahun 1900 an. Bahkan Qadhi H. Abu Thalhah melahirkan salah seorang anaknya yang bernama H. M. Baseyuni yang juga menduduki jabatan qadhi di Marabahan pada masa kemerdekaan. sultan Tamjidullah II.  

Kerapatan Qadhi untuk wilayah Banjarmasin pertama kali dipimpin oleh KH. M. Said pada Tahun 1937-1942 dan mengunakan Pendopo Mesjid Jami Sungai Jingah sebagai Kantor sekaligus Balai Sidang, sampai dengan 2 masa pimpinan berturut-turut yakni KH. Abd Rahim memimpin sekitar Tahun 1942-1950, dan kemudian dilanjutkan oleh pimpinan KH. Busra Kasim pada tahun 1950-1955, H. Asmawie  tahun 1955-1966 dan pada masa jabatan Beliau ini sekitar tahun 1965 Kantor Kerapatan Qadhi berpindah Jalan Pulau Laut  tepat berdampingan dengan Kantor Departemen Agama Kota Banjarmasin , sedangkan untuk Kantor Qadhi besar atau Inspektorat menempati rumah sewaan milik KH. Makki atau sekarang menjadi Kantor Kecamatan Banjarmasin Tengah.

Tanduk kepemimpinan  kembali dilanjutkan oleh KH. Tarmizi Abbas yang memimpin dari tahun 1966-1978 yang pada masa beliau berpindah kantor ke Jalan Gatot Subroto No. 5.  Dan pada masa ini pula berganti nama menjadi Pengadilan Agama yang sebelumnya adalah Kerapatan Qadhi. Kemudian yang pimpinan dilanjutkan oleh Drs. H. Abd. Hakim, SH pada masa pemerintahan 1978-1984, dilanjutkan dengan Drs. H. Mahlan Umar, SH,MH. pada masa tahun 1984-1992, kemudian pada tahun 1992-1997 dipimpin oleh Drs. H. Asy’ari Arsyad, SH, selanjutnya pada tahun 1997-2000 dipimpin oleh Drs. H. Tajuddin Noor, SH,MH, dilanjutkan kembali oleh Drs. H. Masruyani Syamsuh, SH,MH dengan periode tahun 2000-2004, periode kepemimpinan tahun 2004-2006 oleh Drs. H. Jaliansyah, SH.MH, pada tahun 2006-2011 dilanjutkan oleh Dra. Hj. Mahmudah,MH sebagai pimpinan perempuan yan pertama kali memimpin Pengadilan Agama Banjarmasin, kemudian dilanjutkan oleh Drs. H. Hardjudin abd Djabar, SH pada tahun 2011-2013 yang semula menjabat Wakil Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin, dan Drs. H. Muhammad Alwi, MH yang baru saja menjabat sebagai ketua Pengadilan Agama Banjarmasin sampai sekarang .

Berikut adalah daftar nama Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin :

No

Nama Pimpinan

Masa Periode

1.

KH. M. Said

Tahun 1937-1942

2.

KH. Abd Rahim

Tahun 1942-1950

3.

KH. Busra Kasim

Tahun 1950-1955

4.

H. Asmawie

Tahun 1955-1966

5.

H. Tarmizi Abbas

Tahun 1967-1977

6.

Drs. H. Abd. Hakim, SH

Tahun 1978-1984

7.

Drs. H. Mahlan Umar, SH,MH

Tahun 1984-1992

8.

Drs. H. Asy’ari Arsyad, SH

Tahun 1992-1997

9.

Drs. H. Tajuddin Noor, SH,MH

Tahun 1997-2000

10.

Drs. H. Masruyani Syamsuh, SH,MH

Tahun 2000-2004

11.

Drs. H. Jaliansyah, SH.MH

Tahun 2004-2006

12.

Dra. Hj. Mahmudah,MH

Tahun 2006-2011

14.

Drs. H. Hardjudin abd Djabar, SH

Tahun 2011-2013

 15.

Drs. H. Muhammad Alwi, MH

Tahun 2013 - 2016

16.

Dr. Drs. H. Murtadlo, S.H., M.H.

Tahun 2016 - sekarang

T

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi peradilan?

Typography Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Selanjutnya

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

ColorsSebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Pengadilan Agama Se Kalimantan Selatan memberikan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang meliputi Layanan Pembebasan Biaya Perkara, Sidang di Luar Gedung Pengadilan, dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum).

Lebih Lanjut

 


Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas