PEDOMAN PENGELOLAAN KEPANITERAAN
Pedoman Pengelolaan Kepaniteraan
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan tanggal 9 Februari 2012
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.20 Th. 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014 tanggal 30 Desember 2010
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan (beserta Lampiran) tanggal 30 Agustus 2022
- Undang-Undang RI No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik tanggal 30 April 2008
- Peraturan Pemerintah Agung Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik tanggal 23 Agustus 2010
- SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Republik Indonesia Nomor : 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 Tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Lingkungan Peradilan Agama tanggal 2 Agustus 2018
- Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 01 Tahun 2021, tanggal 05 Januari 2021, perihal "Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama" tanggal 5 Januari 2021
- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VII/2019 tentang PETUNJUK TEKNIS ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK tanggal 13 Agustus 2019
- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 71/KMA/SK/IV/2019 tentang Pemberlakuan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama pada Empat Lingkungan Peradilan tanggal 15 April 2019
- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 359/KMA/XII/2022 tentang Template dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung tanggal 16 Desember 2022
- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik tanggal 29 Desember 2022
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat tanggal 5 Juli 2023
- Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor: 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik Mediasi di Pengadilan secara Elektronik tanggal 17 Mei 2022
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik tanggal 26 September 2022
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik tanggal 10 Oktober 2022